Kapolri Beri Bantuan ke Pengungsi Sinabung

Karo - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) untuk memberikan bantuan sembako hingga selimut. Selain memberikan bantuan, Tito ingin jajaran kepolisian lebih dekat kepada masyarakat.

Bantuan itu diserahkan Tito kepada masyarakat di Lapangan Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis (24/8/2017) siang. Hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dan sejumlah pejabat lainnya dari Mabes Polri.

"Tujuan utama untuk memberi pesan simbolis. Saya selaku pimpinan polisi peduli kepada masyarakat di sini. Kedepankan komunikatif dan persuasif," kata Tito.

Jenderal bintang empat ini menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar situasi kamtibmas kondusif dan tertib.

Dalam kesempatan itu, ia memuji masyarakat Kabupaten Karo yang memiliki ciri peradaban tinggi. Sebab, kata dia, peradaban bahasa selalu diawali dengan salam.

"Karo, Sumatera Utara ini selalu ada kata didepannya salam (seperti) horas, mejuah juah dan belakangnya bujur melala (terima kasih). Ini menunjukkan masyarakat dengan peradaban tinggi," ujarnya.

Adapun bantuan dari Kapolri kepada pengungsi erupsi Gunung Sinabung yakni beras 1,9 ton, gula pasir 3,5 ton, mi instan 2.250 kotak, selimut hingga handuk.

https://news.detik.com/berita/3612745/kapolri-beri-bantuan-ke-pengungsi-sinabung

#bloggerpolri

#bukanbloggerbiasa

#bravopolri

KENAPA ADA KATA POLISI ISTIMEWA ???

SELASA, 21 Agustus 1945, pukul 07.00. Semua anggota kesatuan Polisi Istimewa, sekitar 250 orang, berkumpul untuk mengikuti apel di halaman depan markas Polisi Istimewa, Jalan Coen Boelevard, Surabaya –kini Jalan Polisi Istimewa. Setelah pengibaran bendera Merah-Putih, Inspektur I Moehammad Jasin membacakan proklamasi:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia.”

Usai membacakan proklamasi, Jasin meminta semua anggota polisi melakukan pawai siaga untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan tempur, menghadapi reaksi pihak Jepang. Menggunakan kendaraan lapis baja dan truk yang telah dipasangi bendera Merah-Putih, bergerak menuju Jalan Tunjungan, Surabaya.

Proklamasi itu menandai berdirinya Polisi Republik Indonesia (PRI), menggantikan Polisi Istimewa (Tokubetsu Keisatsu Tai) di mana Jasin jadi komandannya di Surabaya. Proklamasi itu juga merupakan tekad korps kepolisian untuk menjadi garda depan menghadapi Jepang yang masih bersenjata lengkap, meski sudah menyerah, dan mempertahankan kemerdekaan. PRI merupakan satu-satunya pasukan terlatih yang dipersenjatai dan berbobot tempur tinggi yang belum dilucuti Jepang.

Proklamasi itu diketik kemudian disebar dan ditempel di tepi jalan besar. Proklamasi itu mendorong bekas pasukan bersenjata Heiho dan Pembela Tanah Air (PETA) yang telah dibubarkan untuk mengambil-alih atau melucuti senjata Jepang.

PRI terlibat dalam upaya penyerangan dan perampasan senjata-senjata Jepang. Dalam penyerbuan ke gedung Kempetai, yang merupakan benteng pertahanan Jepang, Jasin berunding dengan komandan Kempetai. Bila Kempetai menyerah dia akan menjamin keselamatan mereka. Para pejuang pun mengambil senjata-senjata Jepang yang tersimpan di gudang-gudang persenjataan mereka. PRI juga menyerbu persenjataan Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu, Gubeng, yang berakhir dengan penyerahan persenjataan yang ditandatangani Jasin, sebagai wakil dari Indonesia. Penyerahan senjata itu kemudian diikuti kesatuan militer Jepang lainnya. termasuk penyerahan senjata di gedung Don Bosco, Jalan Tidar, gudang arsenal tentara Jepang terbesar di Asia Tenggara, di mana Jasin dibantu oleh Bung Tomo. Kota Surabaya sepenuhnya berada di bawah pengawasan kekuatan perjuangan PRI.

Dengan senjata itu, Moehammad Jasin memimpin langsung pasukan PRI untuk menghadapi pasukan Inggris dan Belanda, yang mendarat di Tanjung Perak Surabaya, 25 Oktober 1945. PRI terlibat dalam Insiden Bendera di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945 dan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pasukan PRI menunjukkan kepemimpinan dan kepeloporannya, yang pantang mundur. Jasin mendorong pasukannya agar melancarkan serangan dan melindungi pasukan organisasi perjuangan lain yang bergerak mundur ke pinggiran kota. Dia menggunakan strategi perang gerilya.

“Pembela Tanah Air (PETA) yang diharapkan memberi dukungan pada perjuangan rakyat telah dilucuti senjatanya oleh tentara Jepang. Untung ketika itu M. Jasin tampil memimpin Pasukan Polisi Istimewa yang berbobot tempur militer untuk mendukung dan mempelopori perjuangan di Surabaya,” ujar Bung Tomo, pemimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) yang juga salah satu pejuang terkemuka dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Hingga saat ini, hari lahir kepolisian diperingati setiap tanggal 1 Juli –dikenal juga sebagai Hari Bhayangkara. Padahal peristiwa sejarah yang menandainya hanyalah pemindahan korps kepolisian yang semula, sejak 1 Oktober 1945, bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri menjadi langsung di bawah Perdana Menteri, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11/SD tahun 1946.

Pada 14 November 1946, Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengganti Polisi Istimewa menjadi Mobile Brigade (Mobrig) –kemudian disesuaikan namanya dengan tata bahasa Indonesia menjadi Brigade Mobil (Brimob), pada 1961. Tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru, nama lain Brimob. Moehammad Jasin, kelahiran Bau-bau, Buton, Sulawesi Selatan tanggal 9 Juni 1920, berperan dalam pembentukannya, tugas yang diberikan Kapolri Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodimodjo. Saat itu dia menjabat Kepala Kepolisian di Karesidenan Malang. Tak salah jika Moehammad Jasin diangkat sebagai Bapak Brimob Kepolisian RI. Kesatuan ini sejak awal terlibat dalam menghadapi berbagai gejolak di tanah air.

Buku ini merupakan memoar Moehammad Jasin, dengan editor cucunya sendiri, dengan niat meluruskan kembali sejarah kepolisian, khususnya menyangkut hari lahirnya. Peristiwa Proklamasi Polisi dan aksi-aksi heroik Moehammad Jasin –yang menurut sejarawan Asvi Warman Adam layak diusulkan jadi pahlawan nasional– terkesan tenggelam. Patut dipertimbangkan Proklamasi Polisi 21 Agustus sebagai hari lahir polisi.

Memoar ini juga memuat perjalanan karier militer dan politik Jasin, salah satu tokoh nasional yang melintasi beberapa generasi, juga sikap keteladanannya. Dia sosok yang memiliki sikap; keberanian dalam mengambil keputusan, keteladanan dalam menjalankan tugas, kesederhanaan dalam hidup, berjiwa besar, serta tabah dalam menghadapi cobaan sebagai seorang yang teralienasi dalam pemerintahan orde lama dan orde baru.

66 tahun yang lalu, tepatnya 14 April 1949 sekitar pukul 20.00 WIB. Hari itu, suasana di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk sangat mencekam, karena Belanda dalam agresi militer keduanya berhasil menduduki kota Nganjuk. Situasi ini memaksa Iptu A. Wiratno Puspoatmojo, saat menjabat Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk (sebutan sekarang kapolres) untuk mengambil tindakan cepat. Kapolres Wiratno memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan patroli dan penyisiran ke daerah pinggiran untuk mempertahankan wilayah serta melindungi masyarakat Nganjuk. Selain itu juga untuk mencegah agar pasukan/tentara Belanda yang berusaha memasuki wilayah Nganjuk lewat perbatasan tidak bertambah banyak.

Sedikitnya ada dua regu yang diperintah oleh Kepala Polisi Kabupaten Nganjuk untuk patroli. Satu regu bergerak ke arah sektor selatan, berkedudukan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret, dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Kabupaten Iptu. A. Wiratno Puspoatmojo. Satunya lagi, di sektor utara dipimpin Pembantu Inspektur Polisi II Pagoe Koesnan. Rombongan patroli sektor utara dipimpin Agen Polisi I Soekardi, beranggotakan 17 polisi istimewa. Rombongan sektor utara bermarkas di Dukuh Baleturi, Desa Ngadiboyo, di sebuah Loji (sebutan bangunan Belanda ), yakni perumahan milik Perhutani Nganjuk.

Patroli dilaksanakan dengan jalan kaki, mengarah ke Dukuh Alas Jalin, Desa Ngadiboyo. Lantaran waktu itu, minim sarana untuk mendukung tugas Patroli. Mungkin keuntungan Patroli jalan kaki waktu itu adalah lebih bisa menyisir wilayah-wilayah lebih ke dalam dan terpisah, sehingga gerakan mereka tidak mudah diketahui Belanda. Selain itu, regu patroli pejuang polri lebih menguasai medan dibandingkan dengan tentara Belanda sehingga menguntungkan pejuang bila terjadi pertempuran. Mereka menyusuri pematang sawah, hutan, serta pemukiman penduduk. Lokasi rumah penduduk satu dengan lainnya masih berjauhan, membuat para polisi istimewa lebih waspada, sigap dan siaga dalam melaksanakan tugas patroli.

Sekitar tengah malam, patroli hingga sampai Dusun Alas Jalin, perbatasan Nganjuk – Madiun. Para patroli istimewa bertemu tentara Belanda yang bermarkas di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun. Akhirnya terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak. Sebenarnya pihak pejuang menyadari kekuatan kedua belah pihak tidak berimbang. Di pihak musuh (Belanda) dilengkapi senjata lebih modern dibanding senjata yang dimiliki para pejuang, jenis US Karabijn 95. Tak heran, para pejuang berhasil dipukul mundur dan patroli dihentikan. Para pejuang kembali ke markas semula di Loji, Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, sekitar pukul 03.20 WIB. Mereka beristirahat hingga tertidur karena kelelahan setelah melakukan ptroli.

Tidak menyangka, ternyata pelarian para pejuan diikuti terus oleh tentara Belanda. Hingga sampai ditemukan markas para pejuang di Dusun Turi, Desa Ngadiboyo. Para pejuang yang sudah terlelap tidur tidak mengira sama sekali, bahaya telah mengancam. Tiba-tiba tentara Belanda menyerang markas dari arah selatan Loji. Mengetahui serangan berasal dari tentara Belanda, para pejuang lebih memilih bertahan dalam kegelapan Loji, tanpa sorot lampu. Pagi yang gelap gulita itu, memaksa tentara Belanda mendobrak pintu Loji dan memaksa masuk, mencari persembunyian para polisi. Dengan membawa lampu “belor”, mengantarkan cahaya lampu itu ke persembunyian para pejuang. Dengan nada keras, tentara Belanda memaksa para pejuang untuk keluar dari persembunyiannya dan berkumpul di halaman. Namun tak satupun para pejuang menuruti perintah tentara Belanda.

Tentara Benlanda percaya bahwa para pejuang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang balik, lantaran persenjataan dan amunisi yang dimiliki sudah menipis saat serangan di perbatasan Nganjuk – Madiun. Perintah untuk keluar tidak dituruti oleh para pejuang, hingga terpaksa tentara Belanda memaksanya keluar.

Dua orang tentara Belanda terus mendobrak masuk dan mengarahkan lampu “belor” ke seluruh ruangan. Seorang membawa senjata lengkap sambil menenteng lampu “belor, satunya lagi mengawal temannya dengan terus berteriak, “keluar…keluar…”. Sepasukan  lainnya berjaga-jaga di luar Loji.

Saking jengkelnya, akhirnya tentara Belanda berhasil meyeret para pejuang ke luar ruangan untuk berkumpul di halaman. Mereka berdiri berjajar sambil mengangkat tangan. Aksi tutup mulut dari pihak para pejuang terus terjadi hingga menyulut kegeraman pihak tentara Belanda. Lebih-lebih, saat ditanya, apakah di dalam Loji telah tersimpan senjata, tidak mendapat jawaban. Tiba-tiba, Belanda memberondongkan amunisinya ke tubuh para pejuang. Karuang saja, mereka menjadi kocar-kacir, dan bergelimpangan bersimbah darah segar. Sebanyak 12 orang meninggal di tempat, tiga orang luka berat, dan dua orang berhasil melarikan diri. Selesai melakukan penyerangan, Tentara Belanda kembali ke markasnya, di Saradan.

Tiga korban luka berat, yakni Lasimin, Sukidjan alias Oeripno, dan Suparlan. Sedangkan dua pejuang yang berhasil lolos, yakni Agen Polisi II Ramelan dan Agen Polisi II Suripto. Ramelan kabur dari kepungan tentara Belanda dengan membobol pintu belakang Loji. Mereka bersembunyi dalam parit belakang Loji, lalu berlari dengan membawa senjata rekan – rekannya yang telah gugur ditembak tentara Belanda. Ramelan berlari menuju Pos Wedegan, Kecamatan Rejoso untuk minta bantuan Pembantu Inspektur Polisi I Pagoe Koesnan.

Bersamaan suara keras tembakan dari arah Desa Ngadiboyo, di tempat lain, Kesatuan Batalyon Guritno langsung bergerak mencari sumber ledakan. Dalam perjalanan sekitar 8 kilometer, salah satu anggota batalyon Guritno, Satimin menghampiri warga masyarakat sedang membawa tiga korban luka berat menuju Pos Kesehatan Tentara di Desa Ngujung, Kecamatan Gondang. Saat ditanya, salah satu korban menjawab, “Saya korban pertempuran Turi.”

Menerima laporan, Pagoe Koesnan langsung langsung bergerak menuju ke Loji Dusun Baleturi Desa Ngadiboyo bersama sejumlah warga Rejoso. Mereka langsung menolong korban yang masih hidup dan mengevakuasi jenazah para pejuang yang gugur. Evakuasi berlangsung selama sekitar dua jam tersebut, dipimpin Kepala Polisi Kabupaten Iptu. Purn. Wiratno Puspoatmojo. Korban hidup dilarikan ke Pos Kesehatan Tentara di desa Ngujung – Gondang. Sedangkan, pejuang yang gugur, jenazahnya dimakamkan di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang.

Pertempuran para pejuang polisi istimewa melawan tentara Belanda, 15 April 1949 tersebut dikenang sebagai “Tragedi Ngadiboyo”. Sedikitnya 12 pejuang polisi meninggal, 3 luka berat, dan dua selamat, di lokasi (Loji milik Perhutani) Dusun Baleturi, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso. Untuk mengenang jasa perjuangan para polisi istimewa yang gugur mempertahankan kemerdekaan RI, 15 di lokasi tersebut dibangun sebuah monumen “Tragedi Ngadiboyo”.

Dalam pertempuran Ngadiboyo, 12 pejuang Polri gugur, yaitu; (1) Agen Pol Kelas II Bagoes, (2) Agen Pol Kelas II Diran / Sogol, (3) Agen Pol Kelas II Laiman, (4) Agen Pol Kelas II Soekatmo, (5) Agen Pol Kelas II Moestadjab, (6) Agen Pol Kelas II Soemargo, (7) Agen Pol Kelas II Sardjono, Agen Pol Kelas II Saimun, (8) Agen Pol Kelas II Samad, (9) Agen Pol Kelas II Masidi, (10), (11) Agen Pol Kelas II Simin, dan(12) Agen Pol Kelas II Musadi.

Korban luka berat;  (1) Agen Polisi K II Sukidjan / Oeripno, (2) Agen Polisi K II Lasimin, (3) Agen Polisi K II Suparlan.

Korban yang masih hidup dan selamat; Agen Polisi K II  Ramelan dan Agen Polisi K II  Suripto.

Tiap tahun, bertepatan dengan HUT BHAYANGKARA, 1 Juli selalu dikenang kembali jasa-jasa mereka sebagai para pejuang bangsa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertepatan 1 Juli pula, Polres Nganjuk beserta jajaran selalu melaksanakan upacara  ziarah nasional di monumen “Tragedi Ngadiboyo”. (*)

Saksi Sejarah:

1.    Letkol Pol (Purn) Pagoe Koesnan, lahir di Ponorogo, 25 Desember 1919. Mempunyai seorang Istri, Siti Soeketji. Alamat terakhir di Jl. Cendana 53, Desa Singonegaran Kecamatan Pesantren Kodya Kediri. Dinas terakhir di Kores 1022 Malang , pangkat terkahir Letkol.     Pol. Purn. Nrp. 19120018. Pendidikan Umum HIS dan Sekolah Tekhnik, sedangkan pendidikan Militer / Polisi adalah Reqrut Junsa Kotoka Ins.Pol Ulangan di Sukabumi tahun 1943. Tanda jasa yang dimiliki adalah Satya Lencana Penegak.

Mendaftarkan sebagai anggota Polisi, 1 Juli 1943, dan pendidikan di Sekolah Polisi Sukabumi. Kemudian lulus tahun tanggal 1 Januari 1944 dengan pangkat Agen Polisi K III dan ditempatkan di Kantor Polisi Kota Kediri.

Pada tanggal 1Juni 1945, Pagoe Koesnan dipindahkan di Sekolah Polisi Sukabumi di bagian Kotoka. Kemudian dikembalikan dinas lagi di daerah yaitu menjadi Komandan Polisi di Kantor Polisi Nganjuk pada tanggal 1 Nopember 1947. Tanggal 1 Januari 1947 diangkat menjadi PIP K II. Mendapat kedudukan sebagai Negeri Tetap pada tanggal  1 Januari 1950 dengan Skep No. Pol. : 2/99/32, tanggal 17 Juli 1952. Pada tahun 1952, mendapat kenaikan pangkat menjadi Agen Polisi K I pada tanggal 1 Agustus 1952, kemudian pada 1 Desember 1952 dipindahkan tugasnya ke Kantor Polisi Kota Kediri.

Pagoe Koesnan pernah juga menjabat sebagai Kepala Polisi Seksi II Kota Kediri selama 8 bulan, terhitung mulai tanggal 31 Januari 1954 sampai dengan 28 September 1954. Naik pangkat ( diherschik ) menjadi Inspektur Polisi K II pada tanggal 1 April 1954.

September 1954, beliau dipromosikan dan menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Wlingi-Blitar. Mengikuti Pendidikan tambahan Inspektur Polisi ke VI  pada tahun 1959. Pada tanggal 1     Oktober 1959, dipindahkan pada Kantor Polisi Resort Kediri di Pare.

Berpangkat Pembantu Inspektur Polisi I ketika terjadinya Tragedi Ngadiboyo. Menjabat Komandan sektor utara bermarkas di Dusun Wedegan, Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso. Salah satu Pemrakarsa pemugaran / pemasangan Prasasti Monumen Tragedi Ngadiboyo, Pagoe Koesnan mengusulkan pada waktu pemugaran, tugu tidak perlu diubah. Hanya kalimatnya saja yang diganti, yaitu : “Di sini telah gugur Polisi Kabupaten Nganjuk dalam pertempuran melawan Belanda pada bulan April 1949”

Di bawah kalimat di atas, dituliskan nama – nama pejuang yang gugur dalam pertempuran Ngadiboyo. Landasan tugu / monumen cukup diubah landasannya saja. Jumlah trap diganti dari 4 menjadi 3 yang melambangkan TRI BRATA. Lantai Monumen dibuat segi lima melambangkan Pancasila. Hal itu menurut beliau Koenan berarti gugurnya para pejuang adalah menepati Tri Brata dalam mempertahankan Pancasila.

2.    Peltu Pol (Purn) Ramelan ( almarhum ).

Masih berpangkat Agen Polisi II ketika terjadinya Tragedi Ngadiboyo tahun 1949. Tergabung dalam Regu Patroli Sektor Utara yang dipimpin Agen Polisi I Soekardi. Merupakan salah satu korban yang selamat dari Aksi penyerangan Belanda. Dan satu – satunya saksi sejarah yang terlibat langsung dalam Tragedi Ngadiboyo sehingga merupakan sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran kisah ceritanya. Pensiun dengan pangkat Peltu.

Ramelan bersama 10 rekan seperjuangannya (Djasman, Sukardi, Harjani, M.Najib, Suripto, Munadi, Maidi, Senen, Dani dan Sabi) pernah bergabung dengan pasukan dari BODM Daerah Bagor – Nganjuk, untuk mengadakan penghadangan Tentara Belanda. Meledakkan jalan dan jembatan – jembatan yang sering dilewati rombonga tentara Belanda. Kemudian mereka bertemu dan bergabung dengan BARA  ( Barisan Rahasia ) untuk bergerilya di wilayah Kota Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian ke wilayah Ngluyu selama 1 minggu dan disana diserang pesawat milik Belanda. Gerilyawan bergerak keselatan menuju Kedungombo melewati wilayah Kecamatan Gondang, Sukomoro dan Pace (Kecubung). Selama perjalanan, mereka membongkar jembatan – jembatan yang telah diperbaiki Belanda untuk mobilitas dan saling berhubungan dengan markas Belanda di daerah lain.

Selama 3 hari di Kedungombo, mereka diserang lagi oleh Tentara Belanda yang bermarkas di Mrican – Kediri. Mereka mundur ke wilayah Joho – Pace selama 3 hari. Kembali Belanda menyerang, mereka pindah ke daerah Ngetos selama  7 hari. Gerilya diteruskan ke wilayah Sawahan. Di sana mereka menghadang iring – iringan tentara Belanda dan terjadi baku tembak. Gerilyawan pejuang berhasil merebut senjata otomatis (Bren) milik Belanda. Gerilya dilanjutkan di wilayah Berbek dan terakhir di Bagor sampai kembalinya kedaulatan ke Pemerintah RI, mereka kembali ke Induk Kepolisian masing-masing.

3.    Lettu Pol (Purn) Satimin

Satimin adalah orang asli Nganjuk, sekarang bertempat tinggal di Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk,  dekat Monumen Ngadiboyo.  Saat tragedi Ngadiboyo, Satimin seorang anggota prajurit Tentara Batalyon Guritno. Hanya, sekitar bulan Maret 1950, Satimin mengundurkan diri sebagai tentara dengan alasan untuk bertani.

Tiga tahun mengundurkan diri sebagai tentara, Satimin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota polisi pada Bulan Juli tahun 1953 di Kantor Polisi Kabupaten Nganjuk, dan diterima dengan tempat pendidikan di PPUK Porong  (Pusat Pendidikan Ulangan Kepolisian di Porong) yang waktu itu masih merupakan Pabrik Gula peninggalan Belanda. Lulus Pendidikan tahun 1954 dengan pangkat Agen Polisi K II.

Pada tahun itu juga ada pembentukan pasukan khusus Polri yaitu Brimob. Satimin kemudian ditarik untuk menjadi anggota Brimob dan masuk pendidikan tambahan lagi selama 3 bulan. Kemudian ditempatkan di Kompi 5480 Brimob Porong. Pada Tahun 1957, Kompi 5480 Brimob Porong dikenal dengan sebutan Kompi Nakal. Karena memang ketika itu seluruh anggotanya selalu bergerak bersama – sama di manapun mereka berada. Kemudian Kompi 5480 dilebur, dipecah. Anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Sebuah bentuk sanksi dari sebuah kesalahan yang dilakukan bersama-sama dengan teman – teman satu Kompi. Beliau ditempatkan dinas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Polres Kendari sebagai Polisi Umum.

Setelah berdinas selama 7 tahun di Polres Kendari, tahun 1964 orang tua Satimin meninggal dunia. Kemudian dia mengajukan pindah dinas untuk pulang ke Nganjuk pada tahun 1965, di mana waktu itu situasi Indonesia terjadi Pemberontakan G30S/PKI. Satimin ditempatkan di Polsek Sawahan ( berpangkat Sersan ).

Sehabis tertumpasnya G30S/PKI, Satimin ditarik kembali ke Resort Nganjuk. Karir kepangkatannya naik, berjalan mulus tanpa hambatan dan menjabat sebagai Karo Personil Resort Nganjuk.

Pada tahun 1975, Satimin masuk mendataftarkan diri untuk mengikuti seleksi Sekolah Calon Perwira ( Capa ). Beliau diterima dan lulus dengan pangkat Letda Pol. Dia kembali bertugas di jajaran Resort Nganjuk tahun 1976 dan menjabat sebagai Kapolsek Ngluyu. Kemudian pada tahun itu juga, beliau mendapat tugas ke Timor Timur ( Ops Seroja ) selama 11 bulan dan di sana menjabat sebagai Kapolsek dengan anggota Brimbo sebanyak 1 Peleton dari Kompi 18 Pekalongan. Sekembali dari tugas di Timtim, kembali ke Resort Nganjuk dan menjabat sebagai Kapolsek Patianrowo, Kapolsek Wilangan dan terakhir Kapolsek Lengkong. Mengajukan MPP dan Pensiun pada usia 55 tahun.(*)

Dikutip dari berbagai sumber
#bloggerpolri
#bukanbloggerbiasa
#bravopolri

ASAL USUL PRAJURIT BHAYANGKARA

Bhayangkara adalah satuan pasukan elit pada zaman Majapahit, yang digunakan sebagai alat pertahanan dan infasi pada waktu itu, bahkan karena ke hebatannya banyak kerajaan yang takluk karena jasa dari pasukan ini, berawal dari sejarah berdirinya Majapahit hingga kemundurannya, secara singkat sebagai berikut

Ilustrasi Gajahmada Berupa Patung

Gajah Mada (wafat k. 1364) adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit.
Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa Kuno, ia memulai kariernya tahun 1313, dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Ra Kuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai Patih. Ia menjadi Mahapatih (Menteri Besar) pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubhumi (Perdana Menteri) yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya.

Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara.
Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada, saat ini masih kontroversial. Pada masa sekarang, Indonesia telah menetapkan Gajah Mada sebagai salah satu Pahlawan Nasional dan merupakan simbol nasionalisme dan persatuan Nusantara.
Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang naik dalam awal kariernya menjadi Begelen atau setingkat kepala pasukan Bhayangkara pada Raja Jayanagara (1309-1328) terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih.

Dalam pupuh Désawarnana atau Nāgarakṛtāgama karya Prapanca yang ditemukan saat penyerangan Istana Tjakranagara di Pulau Lombok pada tahun 1894 terdapat informasi bahwa Gajah Mada merupakan patih dari Kerajaan Daha dan kemudian menjadi patih dari Kerajaan Daha dan Kerajaan Janggala yang membuatnya kemudian masuk kedalam strata sosial elitis pada saat itu dan Gajah Mada digambarkan pula sebagai “seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat”.

Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bhayangkara berhasil memadamkan Pemberontakan Ra Kuti, dan menyelamatkan Prabu Jayanagara (1309-1328) putra Raden Wijaya dari Dara Petak. Selanjutnya di tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan, dan dua tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri.
Pada tahun 1329, Patih Majapahit yakni Arya Tadah (Mpu Krewes) ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya.

Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui, tetapi ia ingin membuat jasa dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak terhadap Majapahit. Keta dan Sadeng pun akhirnya dapat ditaklukan. Akhirnya, pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih secara resmi oleh Ratu Tribhuwanatunggadewi (1328-1351) yang waktu itu telah memerintah Majapahit setelah terbunuhnya Jayanagara.

Ketika pengangkatannya sebagai patih Amangkubhumi pada tahun 1258 Saka (1336 M) Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa atau rempah-rempah (yang diartikan kenikmatan duniawi) bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut

“

Sira Gajah Mada pepatih amungkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tañjungpura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa

”

bila dialih-bahasakan mempunyai arti:

“

Beliau, Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa, Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan (menguasai) Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa, bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa

”

Invasi
Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dimulai dengan penaklukan ke daerah Swarnnabhumi (Sumatera) tahun 1339, pulau Bintan, Tumasik (sekarang Singapura), Semenanjung Malaya, kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukan Bedahulu (di Bali) dan kemudian penaklukan Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kotalingga (Tanjunglingga), Kotawaringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjungkutei, dan Malano.
Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) yang menggantikan Tribhuwanatunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunungapi, Seram, Hutankadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galiyan, Salayar, Sumba, Muar (Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo.

Dilema
Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Narrya Sanggramawijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit (Lihat: Prasasti Kudadu 1294 dan Pararaton Lempengan VIII, Lempengan X s.d. Lempengan XII dan Invasi Yuan-Mongol ke Jawa pada tahun 1293) sebagaimana diriwayatkan pula dalam Kidung Panji Wijayakrama.

Perang Bubat
Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa Perang Bubat (1357) bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda, dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk, memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat; yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer padahal hal ini tidak boleh dilakukan.
Dalam Nagarakretagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh “Madakaripura” yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo, kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih; hanya saja ia memerintah dari Madakaripura.

Akhir hidup
Disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi.
Raja Hayam Wuruk kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam memerintah kerajaan. Raja Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sapta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Namun tidak ada satu pun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih empat Mahamantri Agung dibawah pimpinan Punala Tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh dua orang mentri yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Patih Mangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada.

#bloggerpolri

#bukanbloggerbiasa

#bravopolri

MENGENANG RESIMEN PELOPOR, SATUAN ELIT TERLUPAKAN DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA

Bila berbicara pasukan elit, pikiran awam akan langsung pada pasukan elit milik TNI seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska dan lain-lain. Padahal Jauh di masa lalu ketika hiruk-pikuk mesin perang dan konfrontasi bersenjata masih meliputi air, udara, dan tanah Indonesia, ketika Republik ini masih berusia seumur jagung, ketika pemerintah berjuang mempertahankan keberadaan Republik yang masih belia ini dari serangan penjajah Belanda dan rongrongan pemberontak, dari tubuh kepolisian Negara Republik Indonesia, lahir pasukan khusus yang memiliki kemampuan dan keberanian menggetarkan.

Sebuah pasukan yang dihormati oleh kawan dan disegani lawan.

Reputasi yang didapat pasukan ini bukan berasal dari serangkaian pencitraan, bukan pula dari mitos yang diagungkan melalui berbagai media layaknya mitos-mitos pasukan khusus yang kita dengar sekarang, melainkan melalui rangkaian perjuangan panjang yang menuntut keuletan, keterampilan, ketabahan, ketahanan, keberanian, dan upaya yang terkadang melampaui kesanggupan manusia normal.

Sebenarnya, hal-hal tersebut biasa bagi para prajurit, mengingat bahwa mau tidak mau mereka harus siap diturunkan di berbagai medan, namun yang membedakannya, atau yang membuat mereka layak diberi sandangan sebagai pasukan khusus adalah, hasil dan kearifan mereka dalam menjalankan tugas.

Pada masa kejayaannya, Resimen Pelopor, nama pasukan tersebut merupakan sebuah “mesin perang” yang efektif dan efesien. Setidaknya mereka merupakan gambaran ideal dari sebuah pasukan khusus: berani, berkemampuan tinggi, efektif dan efesien dalam menjalankan tugas.

Di manapun mereka diturunkan, di manapun mereka ditugaskan, para anggota pasukan ini seolah memiliki semboyan bahwa penugasan itu adalah penugasan terahir, sehingga mereka memiliki semangat yang meluap-luap.

Sayangnya, gelombang sejarah menenggelamkan kesatuan ini dalam palung terdalam. Ketika terjadi pergantian penguasa, keberlangsungan pasukan inipun berakhir. Kerja keras, pengorbanan, jasa, dan risalah mereka turut terkubur hingga seolah mereka tidak pernah ada.

Yang lebih ironis lagi, kisah kehebatan mereka nyaris tak ditulis dalam sejarah dan hanya menjadi cerita pengantar tidur anak-anak, cucu, dan saudara terdekat para mantan anggota pasukan tersebut.

Pasukan dari Kepolisian ini pada awalnya dibentuk bukanlah untuk tujuan agar menjadi sebuah pasukan elit. Namun peranan dan kiprah merekalah pada masa perang kemerdekaan, yang membuat nama mereka semakin melambung.

Pasukan ini bertempur bersama TNI dan rakyat melawan penjajah yang dua kali melakukan agresi. Sebagai negara yang baru merdeka, masa pendidikan pasukan perang Indonesia tidak melalui tahapan rumit ataupun seleksi ketat seperti sekarang.

Yang paling penting pada masa itu adalah merekrut sebnanyak-banyaknya pemuda bangsa untuk dijadikan pasukan memerangi penjajah. Bahkan untuk persenjataan ringan seperti senapan saja, pemerintah masih kesulitan memfasiliatsinya.

Di medan pertempuran, para pejuang awal bangsa ini merebut senjata dari musuh yang berhasil dibunuh, malah terkadang mereka melakukan aksi nekat menyerbu gudang persenjataan milik musuh.

Dewasa ini, Brigade Pelopor yang meruupakan bagian dari Korps Brimob Polri mendapat reputasi dan stigma negatif dari masyrakat. Banyak kasus yang terjadi semakin memojokan Brimob, seperti perkelahian oknum Brimob dengan Oknum TNI yang memakn korban luka maupun nyawa.

Citra polisi yang semakin buruk semakin memperkeruh hal semacam ini. Padahal bila diteisik lebih dalam, kesalahan berasal dari beberapa oknum bukan institusi. Terlepas dari itu semua, peranan Brimob yang dulu bernama Mobil Brigade (Mobrig) semasa perang mempertahankan kemerdeaan patut menjadi tauladan bangsa. Pikiran mereka saat itu masih bersih dan murni yaitu perang melawan penjajah. Pertempuran itu sebhagian dilakoni oleh Brigade Pelopor.

PERTEMPURAN DI TAPANULI SELATAN

• Padang Sidempuan Jatuh Ke Tangan Pasukan Belanda

Pasukan Mobrig, TNI dan rakyat Tapanuli Selatan bertempur bersama dalam pertempuran sengit ini. Setelah mendapat gempuran bertubi-tubi dari laut (teluk tapanuli), Sibolga akhirnya jatuh ke tangan Belanda tanggal 20 Desember 1948.

Dengan jatuhnya ibukota Tapanuli itu maka wilayah Tapanuli terjepit. Lantas, pemerintah republik di Tapanuli memutuskan untuk melebur semua laskar perjuangan yang ada (termasuk yang mengungsi) di seluruh wilayah Tapanuli di bawah komando Mayor Maraden Panggabean.

Pimpinan komando lalu menugaskan pasukan republik Brigade-B pimpinan Mayor Bejo untuk segera menahan serangan pasukan Belanda yang sudah bergerak menuju Padang Sidempuan. Pada tanggal 28 Desember 1948, pasukan Belanda kemudian tiba di Batangtoru.

Untuk menahan akselerasi pasukan Belanda dari arah Sibolga, pasukan republik yang dimotori laskar Padang Sidempuan eks anggota Kapten (anm) Koima Hasibuan untuk melakukan taktik pencegatan dan bumi hangus. Karenanya, seluruh jembatan yang menuju Padang Sidempuan diruntuhkan.

Pohon-pohon yang berdiri sepanjang jalan raya ditumbangkan ke tengah jalan, jalan-raya yang rata diberi berlubang dimana-mana agar kendaraan militer Belanda tidak dapat melewatinya, dan bangunan-bangunan yang kemungkinan akan digunakan Belanda untuk markasnya lalu dibakar dan diruntuhkan.

Inilah salah satu bukti pengorbanan rakyat dan laskar rakyat Padang Sidempuan dalam mengusir kedatangan (pasukan) Belanda ke Padang Sidempuan kembali. Semua taktik bergerilya yang dilakukan laskar republik ketika itu ternyata pasukan Belanda tetap saja merangsek.

Pasukan Belanda yang berpengalaman perang, lengkap dengan persenjataan dan kendaraan lapis baja ternyata mampu mengatasi rintangan yang ada.

Pasukan Belanda tampaknya mengungguli pasukan republik. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1949 pasukan Belanda berhasil memasuki wilayah Padang Sidempuan. Setiba di dalam kota, pasukan Belanda tampaknya ‘kecele’ karena menemukan ibukota Padang Sidempuan itu sudah dibumihanguskan–seperti halnya ‘Bandung lautan api’ 24 Maret 1946.

Pasukan Belanda juga menemukan kota dalam keadaan kosong karena telah ditinggalkan rakyat Padang Sidempuan mengungsi ke luar kota. Pasukan Belanda tampaknya tidak menduga apa yang telah dilalui dan yang terjadi di depan mata. Sebaliknya, apa yang telah dilakukan oleh pasukan gerilya telah menunjukkan bukti bahwa pasukan gerilya dapat membuat nyali pasukan Belanda menjadi selalu waswas dan mungkin keberaniannya bisa jadi telah mengendor.

Pemerintah republik di Padang Sidempuan pimpinan Bupati Sutan Doli Siregar, Patih Ayub Sulaiman Loebis, dan Wedana Maraganti Siregar dan kepala persediaan makanan (logistik) rakyat Kalisati Siregar juga telah meninggalkan Padang Sidempuan menuju Sipirok (ibukota Kewedanaan Siprirok).

Dari Sipirok para pimpinan itu direncanakan unuk meneruskan perjalanan ke Panyabungan (sebagai ibukota Kabupaten Batang Gadis). Di Kewedanaan Sipirok sendiri, antisipasi perlawanan terhadap pasukan Belanda sudah terbentuk dan dilakukan oleh laskar rakyat yang dinamakan AGS (Angkatan Gerilya Sipirok).

AGS ini dipimpin oleh Sahala Muda Pakpahan yang bertugas sebagai komandan dengan wakilnya Maskud Siregar.

Komando angkatan gerilya Sipirok ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda dan membuat pertahanan di Sipirok dan penyerangan ke daerah induk Padang Sidempuan. AGS ini sendiri sesungguhnya baru dilantik oleh Wedana sekaligus PPK (Pimpinan Pertahanan Kewedanaan) Sipirok tanggal 3 Januari 1949.

Sejumlah eks laskar yang terpukul mundur dari Sumatera Timur dan telah mengungsi di Sipirok lalu direkrut untuk memperkuat barisan AGS. Anggota laskar yang menganggur itu diantaranya para anak buah Kapten Koima Hasibuan, eks pasukan ‘Naga Terbang’ dan sejumlah anggota kepolisian Sipirok.

Para laskar ini lalu seluruhnya dipersenjatai senapan locok yang hanya itu yang ada ketika itu. Dalam tempo yang realtif singkat, kekuatan barisan AGS sudah memadai dan siap untuk melakukan pertempuran besar.

Pada tanggal 5 Januari 1949 pasukan republik melancarkan serangan terhadap Belanda yang menduduki  Padang Sidempuan dari Sipirok, dan berhasil masuk ke dalam kota. Akan tetapi balasan mortir yang bertubi-tubi dihamburkan pasukan Belanda bukan imbangan pasukan republik dalam pertempuran itu.

Pasukan republik ini terpaksa mundur dan kembali ke Sipirok dengan membawa serta pejuang yang gugur dan anggota pasukan yang terluka. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 1949 kota Sipirok diserang oleh pasukan Belanda, dan pemerintahan republik di Sipirok terpaksa mengungsi ke Arse dan markas AGS terpaksa dipindahkan ke bukit Maondang (tiga kilometer dari Sipirok).

Pada tanggal 30 Januari 1949, Binanga Siregar selaku Wakil Residen Tapanuli mengunjungi bukit Maondang dan Arse di Tapanuli Selatan untuk menyaksikan dari dekat pertahanan republik di garis depan. Keesokan harinya Wakil Residen bersama Wedana Sipirok berpidato dihadapan rakyat tentang isi surat Residen Tapanuli ketika itu yang mengutip berita-berita yang disiarkan “All Indian Radio” dan “Radio Australia”, bahwa Indonesia telah berhasil melakukan diplomasi di PBB.

Patroli Pasukan KNIL

Pada tanggal 1 Februari 1949 Ayub Sulaiman Lubis dan Kalisati Siregar (Patih dan Kepala Logistik Padang Sidempuan) berangkat ke Batang Angkola rute gerilya dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Panyabungan (ibukota Kabupaten Batang Gadis).

Keesokan harinya jalan yang sama dilalui pula oleh Binanga Siregar (Residen ‘adinterim’ Tapanuli), Sutan Doli Siregar (Bupati Padang Sidempuan/Bupati Tapanuli Selatan yang pertama), Abdul Hakim Harahap (Wakil Residen Tapanuli), dan Maraganti Siregar (Wedana Sipirok) untuk mengabarkan keberhasilan bangsa Indonesia di PBB untuk bidang diplomatik kepada masyarakat di pedalaman.

Selanjutnya setelah pasukan Belanda mengetahui pemerintah republik telah meninggalkan Sipirok dan membuat pos di Arse, maka pada tanggal 17 Februari 1949 pasukan Belanda melanjutkan serangannya. Lantas pemerintahan Padang Sidempuan dan Kewedanaan Sipirok dipindahkan ke Simangambat. Sipirok sendiri masuk daerah pendudukan Belanda dan Arse adalah garis demarkasi yang menjadi teitori pihak Belanda. Pengungsian rakyat telah berlangsung sejak 7 Maret 1949.

Pasukan Belanda yang terus menyerang itu pada dasarnya terdiri dari pasukan-pasukan yang bermarkas di Sipirok. Setiap pasukan umumnya terdiri hanya dua orang militer asli Belanda dengan perlengkapan militer lengkap tetapi didukung sejumlah anggota pasukan lainnya yang notabene merupakan orang-orang berkulit coklat yang mungkin berasal dari anak bangsa kita sendiri.

·Peretempuran Benteng Huraba di Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Dalam perkembangan selanjutnya, pasukan Belanda yang semakin menguat di Parapat lambat laun berhasil menguasai Tapanuli bagian utara seperti Porsea, Balige dan Tarutung. Dengan semakin derasnya aliran pasukan Belanda yang dikerahkan di Sumatera Timur dan Tapanuli, pihak Belanda tampaknya ingin segera menguasai seluruh wilayah Keresidenan Tapanuli terutama Sibolga sebagai ibukota Keresidenan.

Pasukan Belanda berharap jika Sibolga sudah dikuasai, sementara Padang (Sumatera Barat) sudah lebih dahulu dikuasai, maka pasukan Belanda merasa mudah menguasai Padang Sidempuan dan wilayah Tapanuli Selatan.

Pasukan Belanda berharap Dengan dikuasainya Padang Sidempuan dan sekitarnya, maka terbuka lebar untuk menjepit salah satu pasukan terkuat RI yang ada di Bukittinggi. Ini jelas, suatu rencana yang sangat taktis dan strategis. Selanjutnya, pasukan Belanda melancarkan agresi militer kembali. Dalam agresi militer Belanda yang kedua ini yang dimulai pada 19 Desember 1948 dengan melakukan serangan terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik Indonesia.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan dibuang ke Brastagi. Akibatnya ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Bukittinggi dengan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 22 Desember 1948 (dan berakhir tanggal 13 Juli 1949).

PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sementara, di Tapanuli pasukan Belanda melakukan serangan ke Sibolga baik dari laut, darat dan maupun udara. Akhirnya kota Sibolga jatuh ke tangan pasukan Belanda pada tanggal 20 Desember 1948.

Dengan jatuhnya ibukota Tapanuli itu, pemerintah RI memutuskan untuk melebur semua pasukan dan laskar yang ada. Pemerintah republik menugaskan pasukan republik dibawah pimpinan Mayor Bejo menahan serangan serdadu Belanda yang tengah menuju Padang Sidempuan dari arah Sibolga. Pada tanggal 28 Desember 1948, pasukan Belanda telah tiba di jembatan Batangtoru.

Jembatan sepanjang hampir 100 meter sebelah timur kota Batangtoru itu telah terlebih dahulu dirusak pasukan MBK agar tidak dapat dimanfaatkan pasukan Belanda. Sementara itu Brigade-B yang posnya berada di Padang Sidempuan menyongsong menuju Batangtoru. Penghadangan terhadap pasukan Belanda dilakukan di jembatan Batangtoru.

Dalam pertempuran yang tidak sebanding itu pasukan Belanda yang dibantu dengan pesawat tempur dari bandara Pinangsori akhirnya dapat memukul mundur pasukan Brigade-B dan MBK Tapanuli.  Kedua pasukan ini akhirnya mundur ke Padang Sidempuan.

Jembatan Batang Toru 1936-1939

Setelah Batangtoru berhasil direbut, selanjutnya pasukan Belanda mengebom kota Padang Sidempuan dengan dua pesawat tempur. Pasukan Brigade-B dan MBK Tapanuli menyingkir dan mundur ke Penyabungan.  Untuk menahan masuknya pasukan Belanda dari arah Sibolga, pasukan dan para laskar diperintahkan  melakukan taktik rintangan dan bumi hangus.

Seluruh jembatan yang menuju ke Padang Sidempuan diruntuhkan, pohon-pohon besar yang tumbuh sepanjang jalan-raya ditumbangkan ke tengah jalan, permukaan jalan yang rata diberi berlobang dimana-mana.

Semua itu dilakukan agar kendaraan militer pasukan Belanda tidak dapat melewatinya atau paling tidak untuk membuatnya bergerak tersendat-sendat. Sementara itu, bangun-bangunan dan gedung yang masih berdiri yang kemungkinan akan digunakan Belanda untuk markasnya dibakar atau diruntuhkan.

Pasukan Belanda akhirnya memasuki Padang Sidempuan pada tanggal 1 Januari 1949. Pasukan Belanda mendapati ibukota Angkola itu sudah habis di bumi hangus yang ditinggalkan warganya.

Pemerintah RI Kabupaten Tapanuli Selatan pimpinan Bupati, Sutan Doli Siregar, Patih, Ayub Sulaiman Lubis, dan Wedana Maraganti Siregar dan kepala persediaan makanan rakyat Kalisati Siregar juga telah meninggalkan Padang Sidempuan menuju Sipirok. Lantas mereka ini meneruskan perjalanan ke Panyabungan.

Di Sipirok, perlawanan terhadap serangan pasukan Belanda dilakukan oleh AGS (Angkatan Gerilya Sipirok) pimpinan Sahala Muda Pakpahan (“Jendral Naga Bonar”) yang bertugas sebagai komandan dengan wakilnya Maskud Siregar. AGS ini baru dilantik oleh Wedana sekaligus PPK (Pimpinan Pertahanan Kewedanaan) Sipirok pada tanggal 3 Januari 1949 dibawah komando Brigade-B pimpinan Mayor Bejo.

Anggota AGS ini diantaranya bekas para laskar yang terpukul mundur dari Sumatera Timur dalam agresi militer Belanda yang pertama antara lain: bekas pasukan Naga Terbang, bekas anak buah Kapten Koima Hasibuan, anggota kepolisian Sipirok yang seluruhnya dipersenjatai dengan senapan locok yang ada ketika itu.

Pada tanggal 5 Januari 1949 pasukan republik melancarkan serangan terhadap Belanda yang menduduki Padang Sidempuan dari Sipirok, dan berhasil masuk ke dalam kota. Akan tetapi balasan mortir yang bertubi-tubi dihamburkan pasukan Belanda bukan imbangan pasukan republik.

Pasukan republik ini harus mundur dan kembali ke Sipirok dengan membawa serta anggota yang gugur dan terluka.

Pada tanggal 21 Januari 1949 kota Sipirok diserang oleh pasukan Belanda dan Pemerintahan RI di kota itu terpaksa mengungsi ke Arse dan markas AGS terpaksa dipindahkan ke Bukit Maondang (tiga kilometer dari Sipirok). Pada tanggal 30 Januari 1949, Binanga Siregar selaku Wakil Residen Tapanuli mengunjungi Bukit Maondang dan Arse di Tapanuli Selatan untuk menyaksikan dari dekat pertahanan republik di garis depan.

Keesokan harinya Wakil Residen bersama Wedana Sipirok berpidato dihadapan rakyat tentang isi surat Residen Tapanuli ketika itu yang mengutip berita-berita yang disiarkan: “All Indian Radio” dan “Radio Australia”, bahwa rakyat Indonesia telah berhasil melalui diplomasi di PBB. Juga tentang akan adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh pemerintah Belanda di Den Haag.

Pada tanggal 1 Februari 1949 Ayub Sulaiman Lubis dan Kalisati Siregar berangkat ke Angkola Jae untuk melanjutkan perjalanan ke Mandailing. Keesokan harinya jalan yang sama dilalui pula oleh Binanga Siregar, Sutan Doli Siregar, Sutan Hakim Harahap, dan Maraganti Siregar guna mengabarkan keberhasilan bangsa Indonesia di PBB untuk bidang diplomatik kepada masyarakat di pedalaman.

Mengetahui pemerintah Tapanuli Selatan telah meninggalkan Sipirok, maka pada tanggal 17 Februari 1949 pasukan Belanda melanjutkan serangannya ke Bunga Bondar.

Pada tanggal 8 Mei 1949, serdadu-serdadu Belanda berikut kendaraan lapis baja mereka meneruskan penyerangan ke Arse. Meski dalam setiap langkah agresi yang dilakukan pasukan Belanda, pasukan Republik menunjukkan perlawanan. Akhirnya pemerintah Tapanuli Selatan terpaksa mengungsi meninggalkan Arse menuju Simangambat.

Pertempuran Benteng Huraba: Merebut Kembali Padang Sidempuan

Dengan jatuhnya kota Padang Sidempuan ke tangan pasukan Belanda dan kekalahan yang dialami pasukan dan laskar rakyat, maka di wilayah pertahanan RI ini di Huta Goti diadakan perundingan yang melibatkan berbagai komponen pertahanan yang berada ada di luar kota Padang Sidempuan.

Tujuan diadakan perundingan ini untuk menyusun strategi dalam merebut kota Padang Sidempuan dari tangan pasukan Belanda. Kekuatan perlawanan terhadap pasukan Belanda tersebut meliputi pasukan yang terdiri dari MMB-I Sumatera pimpinan Iptu Ibnu, pasukan MBK Tapanuli dan Kompi Brigade-B  yang dipimpin Kapten Robinson Hutapea serta laskar rakyat yang dipimpin Letnan Sahala Muda Pakpahan dengan dukungan masyarakat.

Dalam pertempuran yang direncanakan secara matang dan terkoordinasi dengan baik terjadi cukup alot. Pertempuran yang berlangsung selama tiga hari akhirnya dapat merebut kembali kota Padang Sidempuan.

Setelah kota Padang Sidempuan direbut, pasukan Belanda mundur ke Batangtoru. Namun baru berselang enam jam kota Padang Sidempuan ke pangkuan ibi pertiwi, tiba-tiba secara mendadak muncul dua pesawat tempur di langit Padang Sidempuan dan menembaki kota yang disusul dengan pasukan Belanda yang melakukan putar balik di Batangtoru.

Suasana panik dan serangan darat dari pasukan Belanda dari arah Batangtoru tidak mampu ditahan oleh gabungan pasukan dan terpaksa harus mundur secara bertahap ke Huta Goti, Huta Pijorkoling, Huta Pintu Padang dan akhirnya konsolidasi untuk bertahan di Huta Huraba.

Pasukan Belanda yang sudah menguasai wilayah Padang Sidempuan tampaknya belum puas dan khawatir terjadi lagi perlawanan balik.

Pasukan Belanda menyusun rencana strategis baru untuk melumpuhkan lawan dan memukul mundur sejauh-jauhnya dari Padang Sidempuan. Karena itu, pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00.WIB pasukan Belanda  mulai melakukan penyerangan terhadap lawan yang dilaporkan membuat pertahanan berupa benteng di Huta Huraba.

Rencana penyerangan dimulai dari Pijorkoling dengan taktik serangan ‘holistik’ dengan cara mengepung dari empat jurusan. Pasukan Belanda dalam hal ini dibantu oleh dua orang penunjuk jalan (scout) yang desersi dari anggota MBK Tapanuli yang bernama Makaleo dan Syamsil Bahri. Dalam serangan Belanda yang tidak diduga pasukan RI ini berhasil merebut Benteng Huraba. Pasukan MBK Tapanuli dan Brigade-B mundur ke Huta Tolang.

Posisi Benteng Huraba yang diduduki pasukan Belanda ini sangat strategis dan menjadikannya garis front utama untuk mempertahankan wilayah Padang Sidempuan. Benteng Huraba adalah Batas Demarkasi Sisa Sumatera Utara dan Pusat ‘Pemerintahan Darurat Republik Indonesia’ di Bukittinggi.

Karena itu pasukan Belanda waktunya untuk melakukan pertahanan di Benteng Huraba. Sementara itu, di Huta Tolang, Komandan MBK yang datang dari Panyabungan mengumpulkan seluruh pasukan yang ada dan melakukan konsolidasi untuk penyerangan balasan terhadap pasukan Belanda yang sudah bertahan di Benteng Huraba.

Dalam pertempuran di Benteng Huraba ini pasukan gabungan memulai penyerangan pada saat fajar dengan menggunakan mortir.  Pertempuran ini terjadi sangat heroik dan membuthkan waktu.  Baru pukul 16.30.WIB pasukan gabungan berhasil memenangkan pertempuran dan Benteng Huraba dapat direbut kembali. Pasukan Belanda yang dikalahkan mundur ke Padang Sidempuan.

Dalam pertempuran ini ditaksir cukup besar kerugian yang dialami oleh pihak pasukan gabungan baik jiwa maupun materi. Dari anggota pasukan MBK Tapanuli sendiri yang gugur terdapat sebanyak 11 orang dan dari pasukan Brigade–B sebanyak 16 orang. Sementara dari barisan laskar dan rakyat yang tergabung dalam pertempuran itu tidak pernah tercatat berapa orang yang sudah gugur dalam pertempuran yang heroik itu.

Meriam Pasukan Belanda Di Benteng Huraba

Pada tanggal 3 Agustus 1949 gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia disepakati. Kemudian dilanjutkan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar, sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Hasil perundingan itu antara lain dan yang terpenting bahwa kedaulatan NKRI akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Benteng Huraba adalah pertahanan terakhir dari perlawanan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap pasukan Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. Suatu benteng yang pada masa ini berada di dekat Kota Padang Sidempuan di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Benteng ini lokasinya sangat strategis yang berada di jalur lintas Padang Sidempuan ke Bukittinggi. Pada masa dulu, Benteng ini tidak bisa ditembus pasukan Belanda hingga terjadinya penyerahan kekuasaan dan pengakuan Belanda terhadap NKRI (27 Desember 1949).

Kini, benteng ini tidak hanya sebagai simbol perjuangan masyarakat Sumatera di kancah nasional dalam pertempuran sealama Perang Kemerdekaan, tetapi benteng ini juga dulu telah menyelamatkan kota Penyabungan sebagai ibu kota pengganti Tapanuli Selatan setelah kota Padang Sidempuan di kuasai pasukan Belanda. Juga, Benteng Huraba ini telah turut serta dari sisi utara dalam mengamankan ibukota Republik Indonesia di Bukittinggi. Bravo lascar dan rakyat Tapanuli Bagian Selatan.

Monumen Benteng Huraba

Untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan di Benteng Huraba dan untuk menunjukkan betapa pentingnya perjuangan rakyat Tapanuli bagian Selatan bersama-sama dengan TNI dan Polri maka dibangunlah monumen Benteng Huraba.

Bangunan benteng yang  bentuknya layaknya ‘kastel’ dalam permainan catur ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin pada tanggal 21 November 1981.

Demikianlah eksistensi Benteng Huraba di Padang Sidempuan (sekarang masuk wilayah Tapanuli Selatan), sebuah benteng yang mampu menjaga pertahanan rakyat dalam perang melawan pasukan Belanda pada tanggal 5 Mei 1949.

#bloggerpolri

#bukanbloggerbiasa

#bravopolri