Klarifikasi Kasus Polantas Malang Tahun Lalu, Pelapor Ngotot Minta Ganti Rugi Rp 63 Juta

Dokumentasi. Kasubbag Humas Polres Malang Ipda Ahmad Taufik (kiri) menyampaikan tentang kronologis kejadian yang menimpa Polantas Polres Malang.

#bloggerpolri #bukanbloggerbiasa #bravopolri.  

Kasus yang menimpa Bripka Hery W, anggota Polantas Polres Malang yang terjadi lebih dari setahun lalu, kini mencuat lagi dan ramai diberitakan di berbagai media online yang tergabung dalam Akrindo (Asosiasi Kabar Online Indonesia).

Akrindo seperti dilansir media online Suara Republik menyatakan agar yang bersangkutan ditindak tegas karena diduga telah menghina profesi jurnalis dan melaporkannya kepada Kapolri dan Kapolda agar dilakukan pemecatan.

Hal inilah yang membuat Polres Malang melalui Kasubbag Humas melakukan klarifikasi ulang terhadap Propam Polres Malang terhadap kasus yang terjadi di tahun 2015 yang menimpa Bripka Hery W.

Pasalnya, Polres Malang merasakan kejanggalan dengan kasus yang telah lama berlalu dan telah dilakukan berbagai mediasi, tetapi pelapor yang mengaku wartawan tetap ngotot meminta ganti rugi kepada Hery sebesar Rp 63 Juta atas kehilangan sepeda motor milik Subai warga Wajak.

"Karena kasusnya sudah lama saya klarifikasi ke Propam Polres tentang kronologisnya,"kata Ipda Ahmad Taufik, Kasubbag Humas Polres Malang, Sabtu (02/09).

Dari hasil klarifikasi tersebut, terkuaklah peristiwa yang terjadi sebenarnya yang dari pemberitaan media online SR dinyatakan proses penanganannya sangat lamban yang disampaikan Ketua Umum Akrindo.

Ahmad menyatakan, kasus terjadi sekitar awal tahun 2015 saat Subai yang mengendarai Honda Prima Nopol DK-5190-AP dihentikan Bripka Hery di Tumpang.

Karena Subai tidak memiliki surat-surat kendaraan yang menurut Subai ada di Bali, maka sepeda motor berada di pos lantas Tumpang, walaupun saat itu tidak dikenakan tilang.

"Setelah satu tahun Subai ke pos lantas Tumpang tetapi tidak bertemu dengan Hery karena pindah tugas ke pos Karanglo. Saat itulah Hery didatangi W yang mengaku wartawan,"terang Ahmad.

Dia melanjutkan, Hery berjanji akan mencari motor tersebut, setelah W memberikan BPKB dan STNK. Tapi setelah dicek ulang sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

W dan rekannya I yang mengaku wartawan kembali menemui Hery dan akhirnya terjadi silang pendapat dan cekcok.

W yang diberi kuasa Subai untuk mengurus sepeda motor tersebut akhirnya melaporkan hal tersebut ke Propam Polda Jawa Timur (Jatim).

"Jadi kasus ini sedang dalam tangan Propam Polda Jatim. Tapi Polres Malang telah secara maksimal melakukan klarifikasi sebelumnya,"imbuh Ahmad.

Polres Malang telah melakukan klarifikasi dan mediasi ke dua pihak langsung. Walaupun Subai menolaknya karena sudah menguasakan hal tersebut kepada W.

W inilah yang meminta ganti rugi atas hilangnya sepeda motor kepada Hery sebesar Rp 63 Juta. Dengan rincian per hari ganti rugi yang wajib dibayarkan adalah Rp 100 Ribu selama 2 tahun. 

Ahmad juga mengatakan bahwa Hery siap untuk mengganti harga sepeda motor dan menambah Rp 1 Juta sampai Rp 1,5 Juta dari harga sepeda merek Honda Prima tersebut.

"Tapi W tidak mau dan tetap meminta ganti rugi Rp 63 Juta. Akhirnya mediasi kembali gagal,"tutur Kasubbag Humas Polres Malang ini.

Pemilik motor Subai juga menyatakan sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada W yang merupakan sepupunya itu.

"Kami klarifikasi karena beritanya kembali ditayangkan dibeberapa media online. Padahal kasusnya sudah ada di Propam Polda Jatim,"pungkas Ahmad.